PEMBANGUNAN DI SIDOARJO TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK

                    Pembangunan jalan di sidoarjo yg tidak berjalan dengan baik , kami rasa pembangunan jalan baru ini bukan hanya sekedar wacana karena seperti kita lihat pembangunan jalan di kabupaten sidoarjo yang kami lihat hanya ada di jalan nasional dan sepertinya pemda hanya mengandalkan 2 jalan nasional itu yaitu jalan sidoarjo waru dan waru krian selebihnya pemda tidak punya pemikiran atau alternatif untuk menambah jalan baru,sekedar untuk perbandingan di mojokerto kita tahu apbd 2016 di mojokerto hanya 2,4 triliun tapi kita lihat disana pembangunan sangat masif jalan jalan desa bahkan yang hingga pelosok desa -jalan kecamatan - jalan kabupaten semua mendapat prioritas pembangunan baik jalan aspal sampai beton kita lihat sangat kentara pembangunan di mojokerto dan warga pun puas akan kinerja kabupaten dan kota mojokerto terlepas adanya aroma korupsi atau tidak, semoga di mojokerto dana yang bocor sangat minim, tapi yang kita lihat di sidoarjo berbanding terbalik dengan APBD yang mencapai 4,2 triliun (bahkan tertinggi kedua di jawa timur) apa yang dikerjakan oleh pemda dan anggota dewan,mana pembangunan dari dana APBDES , APBD ,APBN dan dana CSR dari perusahaan yang sangat banyak di kabupaten ini.,saya rasa banyak warga yang merasakan kurangnya ada manfaat ,saya ambilkan contoh kasus pembangunan di pemkab sidoarjo

1.upaya pavingisasi jalan di kampung bukan rahasia lagi bahwa saat ini telah terkuak warga hanya menerima material bangunan paving dan pasir dan tenaga penggarapnya dikerjakan secara gotong royong oleh warga(tanpa ada hitungan tenaga kerja ) padahal dimanapun yang namanya proyek pemerintah sudah mencantumkan anggaran untuk material dan tenaga pemborongnya, contoh pavingisasi di wilayah sepanjang taman YANG hanya digelontor pengadaan matrial paving dan pasirnya tanpa ada tenaga penggarapnya terus pertanyaannya apakah mungkin proyek jalan hanya menyediakan materialnya saja tanpa tenaga penggarapnya terus kemana dana tenaga pemborong buat bancakan kah? wallahualam yang pasti pengerjaaannya dilakukan secara swadaya/gotong royong warga.

2.Banyak jalan desa , jalan kecamatan dan jalan kabupaten yang rusak dibiarkan hingga 5 tahun rusak tanpa ada perbaikan contoh jalan di pagerngumbuk dan desa desa didalamnya,kemudian untuk jalan pagerngumbuk hingga candinegoro hanya terbangun separo jalan yang separo masih tetap dibiarkan dalam keadaan rusak, jangan jangan anggaran perbaikan sudah di set tiap tahun nya di apbd untuk semua ruas tapi kena sunat jadi yang terbangun hanya separo jalan dan lagi lagi ternyata perbaikan perbaikan fiktif buat bancakan juga kah.

Saya ambilkan contoh peta RTRW/RDTR di sidoarjo dalam peta ini ada perencanaan jalan kolektor primer yang sudah direncanakan dalam perda no.06 tahun 2009 tapi hingga tahun ini belum terlihat akan di bangunnya jalan ini,kami lampirkan peta dibawah ini

3.anggaran pembangunan RTH di belakang pasar wonoayu setahu saya anggaran sudah masuk di APBD untuk tahap awal 200 juta sejak 2015 tapi lagi lagi taman fiktif coba kita lihat ke belakang pasar wonoayu mana ada taman yang di bangun , yang ada tumpukan barang rongsokan

4.Rencana pembangunan RSUD Krian,frontage road yg sudah direncanakan sejak 2014 hingga saat ini belum terlaksana

5.mulai banyak terkuaknya pembangunan fiktif baik dari anggaran apbdes, pemkab,pemprov, hingga pusat kami ingat adanya kasus di beberapa desa yang mendapat prioritas pembangunan jalan pertanian yang akhirnya terkuak hanya pembangunan fiktif jangankan jalan mulus jalan makadamnya pun tidak ada, kasus fiktif Sejumlah anggaran Rp 18 miliar itu dibagi diantaranya untuk pembangunan rumah dan pompa (BOR) senilai Rp. 2.139.680.000, Pengembangan Jaringan Irigasi senilai Rp. 4.221.200.000. Termasuk pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Jitut) senilai Rp. 4.221.200.000, Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 1.688.480.000, Pembangunan Rumah dan Pompa (Air Permukaan) senilai Rp. 3.770.000.000 dan Pembangunan jaringan irigasi tersier 17 lokasi senilai Rp. 3.309.529.250.lagi lagi dana itu untuk pembangunan fiktif

6.Kejaksaan Negeri Sidoarjo(Kejari) sedang menelusuri Dugaan tindak Pidana Korupsi pada proyek Pembangunan Dan Pembebasan Lahan Stasiun Sidoarjo – Stasiun Tulangan beberapa Waktu lalu.lagi lagi pembebasan lahanya diduga fiktif

7.belum lagi adanya dugaan dana fiktif untuk kunjungan kerja dan lain lain saya rasa masih banyak kasus fiftif yang masih aman dari pemberitaan tapi seiring berjalannya waktu kita akan lihat dengan terang benderang bagaimana bobrokya MUSPIDA sidoarjo.

kita bandingkan saja pembangunan di kediri wilayah sidoarjo yang notabene berada di ring satu jawa timur sangat tertinggal jauh di kediri banyak pusat pusat kota kecilnya dibangun dengan baik oleh pemda misalnya PARE padahal kita tahu berapa industri besar di kediri yang dapat di hitung tetapi dana CSR perusahaan terlihat memang untuk masyarakat umum ,bandingkan dengan sidoarjo disamping APBD nya tinggi dan banyaknya perusahaan besar di wilayah iini yang tentunya dana CSR nya sangat berlimpah tapi kitaa lihat mana manfaat nya untuk masyarakat umum, trotoar masih acak-acakan, drainase dari jalan jalan di desa bahkan sampai jalan raya pun tak pernah di perhatikan dan bahkan sampai tidak ada saluran drainasenya,,sekarang gembar gembor masalah banjir menyalahkan sungai pertanyaannya apa yang sudah di perbuat pemda untuk menangani banjir ,paling tiap musim banjir hanya koar-koar di media agar bisa dianggarkan lebih besar, lagi lagi musim kemarau datang jadi dah proyek fiktif, rakyat wajib mempertanyakan tranparansi penggunaan dana APBD dan Dana CSR

memang sangat terlihat banyak pembangunan di sidoarjo yang baik tapi hanya dari peran developer perumahan pemkab sendiri terlihat tidak ada upaya melakukan inovasi pembangunan di daerahnya, kita lihat jangankan pembangunan di daerah potensial seperti krian waru dll di pusat kotanya sendiri tidak tersentuh pembangunan kita ambil contoh seperti surabaya uhhhh hebat pembangunan disana karena seperti halnya di gresik, mojokerto.

warga yakin pasti adanya kongkalikong antara eksekutif,legislatif dan yudikatif pertanyaannnya masihkah warga mempercayai tampuk pimpinan di daerah ini dipegang oleh itu itu saja yang tidak memenuhi ekspektasi warga ,ayo kita berikan mandat ke yang lain agar amanah dan melakukan pembangunan di daerah ini dengan jujur, dan memperbaiki moral pejabat di daerah ini,